Operasi gabungan unsur Polres Berau, Sub Denpom TNI AD Kabupaten Berau, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), serta pihak Pertamina dalam kegiatan pengawasan aktivitas pengisian BBM yang dilakukan di sejumlah SPBU di Kabupaten Berau. (foto : ist)

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU: Upaya menjaga distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar tetap tepat sasaran terus diperketat. Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Berau bersama tim gabungan lintas instansi turun langsung melakukan pengawasan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan menemukan indikasi praktik yang diduga memanfaatkan celah sistem untuk memperoleh BBM subsidi melebihi ketentuan.

Temuan tersebut muncul dalam operasi pengawasan yang digelar pada Senin pagi di beberapa titik SPBU yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Teluk Bayur, hingga Kecamatan Sambaliung. Tim Operasi gabungan ini melibatkan unsur Polres Berau, Sub Denpom TNI AD Kabupaten Berau, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), serta pihak Pertamina.

Pengawasan dilakukan terhadap aktivitas pengisian BBM oleh konsumen dengan fokus pada kepatuhan terhadap mekanisme distribusi dan penggunaan sistem barcode.

Kasat Reskrim Polres Berau AKP Muhammad Fajri mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak serta mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat mengganggu distribusi.

Dalam pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan adanya indikasi kuat praktik pembelian BBM subsidi menggunakan lebih dari satu barcode pengisian.

“Benar, dalam operasi pengawasan di lapangan, tim gabungan menemukan adanya indikasi kuat kecurangan yang dilakukan oleh oknum konsumen saat melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis Bio Solar,” kata Fajri.

Berdasarkan hasil pengawasan awal, modus yang diduga digunakan adalah dengan memiliki dan memanfaatkan beberapa barcode pengisian untuk melakukan transaksi secara berulang. Dengan pola tersebut, konsumen diduga dapat melakukan pengisian di lebih dari satu lokasi SPBU sehingga berpotensi memperoleh volume BBM subsidi melebihi kuota yang ditentukan.

Praktik semacam ini menjadi perhatian serius karena dinilai tidak hanya berpotensi melanggar aturan distribusi, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan BBM subsidi untuk menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari.

Di tengah meningkatnya kebutuhan bahan bakar, distribusi BBM subsidi menjadi salah satu sektor yang mendapat pengawasan ketat karena menyangkut kepentingan publik. Ketika terdapat pihak yang diduga mengambil lebih dari porsi yang seharusnya, maka efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat lain yang berhak menerima.

Menurut Fajri, penyalahgunaan mekanisme distribusi tidak bisa dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan berpotensi memengaruhi stabilitas penyaluran di lapangan apabila tidak segera ditangani.

“Modus seperti ini sangat merugikan masyarakat luas karena menyedot jatah BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi yang berhak. Penggunaan barcode ganda atau lebih dari satu kartu ini menjadi perhatian serius kami untuk segera ditertibkan,” tegasnya.

Atas temuan tersebut, Polres Berau menegaskan pengawasan tidak akan berhenti pada kegiatan operasi sesaat. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan mekanisme verifikasi akan dilakukan bersama seluruh pihak terkait. Sebagai langkah lanjutan, kepolisian berencana menggelar rapat koordinasi khusus dengan pengelola SPBU, pihak Pertamina, dan instansi teknis lainnya guna menyamakan pola pengawasan, memperkuat validasi data pengguna, serta menutup potensi celah penyalahgunaan di tingkat operasional.

Melalui forum tersebut, juga akan dibahas langkah penegakan aturan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran yang terbukti dilakukan secara sengaja.

“Sebagai tindak lanjut dan respons cepat atas temuan ini, kami akan segera melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh pengelola SPBU, pihak Pertamina, serta instansi terkait. Tujuannya untuk memperketat sistem pengawasan dan memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan,” pungkas Fajri.

Pengawasan lintas instansi ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat tata kelola distribusi BBM subsidi di Kabupaten Berau agar tetap transparan, tepat sasaran, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan melalui celah sistem. (sep/FN)